Ini Penjelasan yang Benar Tentang Aturan Perhitungan Omzet

Ini Penjelasan yang Benar Tentang Aturan Perhitungan Omzet

Tax Consultant Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dari menteri keuangan yaitu (PMK) 15/2018 yang fungsinya tidak lain untuk melakukan perhitungan omzet para pengusaha dengan menggunakan tindakan lain yang tidak memerlukan pembukuan atau pencatatan bisnisnya.

Proses penghitungan cara lain ini nantinya akan dilaksanakan hanya pada saat para petugas pajak sedang melakukan pemeriksaan. Yunirwansyah selaku Direktur Peraturan Perapajakan II Dirjen Pajak Kemenkue menatakan jika PMK ini adalah proses penyempurnaan dari aturan UU Pajak Penghasilan. Ada pun salah satu hal yang diatur merupakan pelaksanaan 8 metode penghitungan di dalam NPPN yang sudah seharusnya dilakukan secara berurutan.

“Jika sebelumnya para petugas pajak bebas untuk memilih metode apa pun yang baik untuk dilakukan maka sekarang tidak lagi, mereka harus melakukannya secara berurutan dari nomor pertama” ujarnya.

Delapan metode tersebut secara berurutan merupakan transaksi tunai dan transaksi non tunai, sumber serta penggunaan dana, satuan maupun volume, proses penghitungan biaya hidup, serta pertambahan kekayaan bersih, juga SPT dari hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya, dan proyeksi nilai ekonomi serta yang terakhir adalah penghitungan rasio.

Para petugas pajak akan memakai metode-metode tersebut bila timbul keraguan mengenai kebenaran pembukuan maupun pencatatan yang telah disampaikan. “DJP memiliki tools yang fungsinya untuk mengawasi hal tersebut. Tools ini digunakan pada saat pemeriksaan” tuturnya.

Cara Pemerintah Memberi Kepastian Hukum

Sebelumnya, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Indonesia, Robert Pakpahan mengungkapkan bila PMK tersebut bertujuan untuk membantu memberikan kepastian hukum sekaligus sebagai panduan yang jelas terhadap wajib pajak dan juga DJP.

“Banyaknya WP yang terus melakukan protes pada pihak pemerintah mengenai metode penghitungan pajak. Mengingat metode lama pemeriksaan pembukuan yang dilakukan oleh fiskus memakai pemeriksaan yang berdasarkan pada surat edaran Dirjen Pajak sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik dan sengketa” Ungkap Robert.

Perusahaan yang terdaftar di Indonesia dan memiliki omzet perusahaan senilai Rp. 4.8 miliar diminta pemerintah untuk melakukan proses pembukuan, sementara itu perusahaan yang omzetnya tidak lebih banyak dari Rp. 4.8 miliar cukup mencatat saja.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *